9 Februari Tak Bisa Dijadikan Rujukan Hari Pers Nasional
Hendri Sihaloho, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung 2019/2022.
9 Februari adalah hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tak bisa dijadikan rujukan Hari Pers Nasional (HPN).
Tradisi memperingati HPN merujuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Keppres tersebut menetapkan 9 Februari sebagai HPN. Saat ini, Keppres yang ditekan Soeharto itu kini sudah tak relevan lagi.
Sebab, setelah Soeharto jatuh menyusul gerakan reformasi, terjadi perubahan penting di republik ini. Salah satunya, lahir UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Muncul organisasi profesi jurnalis selain PWI. Dengan demikian, PWI bukan representasi organisasi jurnalis yang ada saat ini.
Selama ini, HPN mengacu pada UU 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Regulasi itu telah direvisi dengan UU 21 Tahun 1982. Sedangkan UU 21 Tahun 1982 tak berlaku lagi setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perkembangan itulah yang memicu lahirnya ide untuk merevisi HPN.
Selain itu, peringatan HPN kerap kali menggunakan uang rakyat, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tema dan kegiatan yang dipilih juga tak menjawab persoalan pers kontemporer. Tahun ini misalnya, PWI mengusung tema HPN “Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan Gerbang Ibu Kota Negara.”
Padahal masih banyak agenda mendesak dalam bidang pers yang perlu dibahas. Misal, kebebasan pers yang masih dalam ancaman, kekerasan terhadap jurnalis yang mengarah pada impunitas, profesionalisme jurnalis yang memprihatinkan, dan kesejahteraan jurnalis masih jauh dari harapan.
Mestinya, HPN menjawab masalah-masalah dan tantangan pers ke depan. Terlebih kini, era digital membawa perubahan tajam dalam jurnalisme, baik secara bisnis maupun kerja-kerja jurnalistik. Sebab, era digital membuat pers harus beradaptasi dengan teknologi dan model bisnis baru.(*)
