Tuntut Keringanan UKT: Ini Putusan Direksi Polinela

Suasana Penyampaian Tanggapan Direksi Polinela Perihal Tuntutan Peringanan UKT via zoom (10/02/2021).

Sukma_Polinela;  Penyampaian tanggapan Direksi Politeknik Negeri Lampung (Polinela) perihal tuntutan peringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan secara daring (dalam jaringan) pada Rabu (10/02/2021) Via Zoom. Pertemuan tersebut diikuti sekitar 300 orang yang terdiri dari Pembantu Direktur (Pudir) I, Pudir III, seluruh Kepala Jurusan (Kajur), Humas, beberapa dosen, dan mahasiswa Polinela.

Dimas Prakoswo selaku Pembina MPM Polinela membuka acara pada 13.40 WIB, setelah tertunda 10 menit dari waktu yang ditentukan. Penyampaian tanggapan Direksi tersebut diwakili oleh Pudir III, Beni Hidayat.

Sebelum memaparkan hasil tanggapan Direksi Polinela, Beni menjelaskan 6 dasar yang menjadi pertimbangan Bantuan UKT yaitu:

  1. Permendikbud No. 25 Tahun 2020.
  2. Pedoman Pelaksanaan Bantuan UKT/SPP.
  3. Surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 12 Januari 2021.
  4. Rapat Koordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
  5. Diskusi Pudir III Polinela dengan perwakilan mahasiswa Polinela.
  6. Aspirasi mahasiswa Polinela, 4 Februari 2020.

Beni sempat menyampaikan ketidakpahamannya terhadap pernyataan mahasiswa mengenai kenaikan UKT.  “Saya gagal paham dengan pernyataan mahasiswa yang menyatakan UKT melejit, karena tidak pernah ada kenaikan UKT bagi mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, Beni menampilkan rincian penggunaan UKT/BNBP melalui share screen. Diuraikan dana UKT/BNBP digunakan untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pembayaran honor tenaga kependidikan bukan PNS, dan lain sebagainya dengan total keseluruhan dana berkisar 20 milyar rupiah.

Disampaikan pula hasil rapat koordinasi mengenai tuntutan mahasiswa sebagai berikut :

Tuntutan poin 1 mengenai Pembebasan UKT (100%) bagi mahasiswa tingkat akhir angkatan 2016 (D4) dan 2017 (D3) tanpa syarat, tidak direalisasikan.

“Waktu itu dilakukan pertemuan dengan mahasiswa tingkat akhir, mereka hanya memohon diberi keringanan 10% saja, kalau bebas 100% mereka juga sadar akan membuat mereka semakin malas dan lama untuk lulus,” jelas Beni.

Tuntutan poin 2 mengenai pendistribusian bantuan UKT dari Kemendikbud sebesar  2,4 juta rupiah untuk 400 mahasiswa Polinela dengan sisanya dibayarkan oleh Polinela sebagai bentuk pembebasan UKT, tidak direalisasikan.

“Seluruhnya dalam bentuk bantuan UKT, mahasiswa membayar sisanya. Tidak ada pembebasan UKT, kuotanya 373 mahasiswa,” tegas Beni.

Tuntutan poin 3 mengenai Pemotongan UKT sebesar (50%) dari jumlah UKT  bagi mahasiswa semester 2, 4, 6 (D3), dan 2, 4, 6, 8 (D4) tanpa syarat (selain 400 mahasiswa penerima bantuan UKT), tidak direalisasikan.

“Tuntutan ini tidak dapat dikabulkan karena tidak adanya dana untuk melakukan subsidi tersebut,” ungkap Beni.

Tuntutan poin 4 mengenai pendistribusian uang 150 ribu rupiah terkait subsidi kuota yang sudah dijanjikan pada bulan April-Mei tahun 2020 kepada seluruh mahasiswa polinela agar dapat direalisasikan pada bulan Maret-April 2021.

“Akan direalisasikan kalau mahasiswa sudah membayar UKT karena dananya bersumber dari situ, ” kata Beni.

Mendengar keputusan dari Direksi Polinela membuat mahasiswa yang hadir menjadi tidak kondusif sebab tidak terima dengan hasil tanggapan pihak direksi.

Kolom chat zoom pun dipenuhi dengan komentar dari mahasiswa bahkan share screen power point yang sedang ditampilkan oleh Pudir III dicoret dengan kata “Leave, Keluar!”.

Muhammad Fadil Presiden Mahasiswa saat diwawancarai via WhatsApp mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak direksi. “Tentu kami kecewa karena dari 4 poin hanya 1 yang dapat direalisasikan,”ujarnya.

Fadil juga mengatakan bahwa mahasiswa masih banyak yang mempertanyakan mengenai transparansi dana yang mengalami minus.

“Tidak dijelaskan minus 900 juta itu apa saja,” katanya.

Di samping itu, karena tidak direalisasikannya tuntutan, rencananya mahasiswa Polinela akan melalukan seruan aksi secara langsung di Polinela pada Kamis besok meskipun kampus sedang lockdown.

“Saya tau kalau kalian ingin demo, silakan saja anda kalau mau demo, nanti bisa ketangkap polisi karna alasan tidak mematuhi protokol kesehatan,” tegas Beni.

Pamflet seruan aksi bertuliskan “Mahasiswa Polinela Turun ke Jalan” pun sudah beredar luas di media sosial saat ini. (*ItaTy)

Reporter:

Anisa Dwi Heriyani

Ismail Mahfud Hidayat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *